Berita

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian mitra kerjanya, rapat yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri PU ini digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Pada rapat ini Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan turut hadir mendampingi Menteri PU. Agenda rapat kerja kali ini membahas penetapan dan perubahan RKA K/L antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan persetujuan RKA K/L Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta penetapan dan perubahan RKA K/L Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Persetujuan RKA K/L Kementerian Transmigrasi TA. 2025. Lasarus kemudian menyampaikan banyaknya kementerian-kementerian yang dipecah memerlukan pergeseran alokasi anggaran, agar para menteri dapat segera menjalankan program kerja TA 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V DPR RI tanggal 8 September 2024 yang lalu, salah satunya terdapat perubahan alokasi anggaran dari Kementerian PU ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)" ujarnya. Disamping itu, Lasarus juga menekankan bahwa tidak ada penambahan atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh Kementerian Mitra Kerja Komisi V DPR RI. Hadir dalam rapat ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan, berdasarkan usulan kebutuhan pagu yang diusulkan pada 4 April 2024 Kementerian PU adalah 212 Triliun, namun setelah itu terdapat penyesuaian pagu menjadi 116,22 Triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan. “Sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, alokasi anggaran Kementerian PU yang sebelumnya dari 116,22 Triliun menjadi 110,95 Triliun dan sebesar 5,27 Trliun dipindahkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman” ujar Dody.   Ia menjelaskan, dengan anggaran yang sudah ditetapkan maka Kementerian PU akan menyelenggarakan tugas dan fungsi utama antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, hadir juga wakil menteri di rapat, antara lain Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Riza Patria, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah serta para pejabat eselon I dan II di Kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI.(Zim)  

Komisi V DPR RI memahami usulan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Hal ini disampaikan dalam  rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala BPIW, Kementerian PUPR.  Rapat yang dilakukan pada Kamis, 31 Agustus 2023, dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Muhammad Iqbal.  Di depan para anggota dewan, Kepala BPIW Yudha Mediawan memaparkan mengenai Rencana Alokasi Anggaran BPIW tahun 2024. Dijelaskannya bahwa berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-Mn/1138 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024, BPIW mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp141,60 M. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-Mn/1721 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2024, BPIW memiliki pagu anggaran sebesar Rp142,33 M, dikarenakan adanya penyesuaian besaran alokasi Pinjaman Luar Negeri. Dikatakannya juga bahwa keluaran pagu anggaran BPIW TA 2024 yakni pertama, Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PUPR yang terdiri dari Rencana Pengembangan Infrastruktur di 38 provinsi, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029, ITDP di KSPN dan NUDP di 13 kota dan satu kawasan industri (PHKLN), dan Studio Geo-Infrastruktur. Keluaran yang kedua adalah Pemprograman infrastruktur PUPR yang terdiri dari Kesepakatan Program Tahunan Nasional, Program Tahunan di 38 provinsi, serta Dukungan Integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di 25 lokasi prioritas.  Kemudian keluaran yang ketiga berupa Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur PUPR, rinciannya kegiatannya yakni Model Analisis Manfaat, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 38 provinsi, Telaah Strategis di 3 Kawasan Prioritas, dan Laporan Kerja di Kementerian PUPR.  Sebelum Kepala BPIW, terjadwal hadir dan memaparkan program-programnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal, T. Iskandar, dan Kepala BPSDM, Khalawi AH. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota komisi V DPR RI mengajukan pertanyaan dan tanggapan diantaranya ditujukan kepada Kepala BPIW, Yudha Mediawan. Pertanyaan dan tanggapan ini terkait dengan perencanaan infrastruktur PUPR dalam menjawab permasalahan pada lokasi-lokasi tertentu.  Pertanyaan ini dijawab Yudha yang mengatakan bahwa produk yang dihasilkan BPIW terdapat dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang didalamnya terdapat fokus dan lokus.  Dicontohkannya di sebuah provinsi fokusnya bisa pada kawasan industri, kawasan perkotaan, pertanian, dan pariwisata, Dalam dokumen RPIW tersebut dijelaskan juga lokus dari kawasan-kawasan tersebut. “Melalui RPIW kita integrasikan semua program di Kementerian PUPR meliputi program dari DItjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan,” tuturnya. Turut mendampingi Kepala BPIW, yakni Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Abram Elsajaya Barus, dan Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Bernadi Haryawan.  (Hen/Tiara)

  Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR yakni Sekjen, BPIW, Itjen, dan BPSDM. Rapat digelar di ruang rapat Komisi V, Senayan Jakarta, Senin 30 Agustus 2021. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V, Lasarus tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit eselon I untuk tahun anggaran 2022. Dalam pertemuan tersebut Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menjelaskan pada tahun 2021 ini, BPIW telah melaksanakan forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang diikuti oleh 13 Kementerian/Lembaga (K/L). Forum tersebut menghasilkan kawasan strategis prioritas yang akan ditangani bersama di tahun 2022. Kawasan strategis prioritas dan program yang disepakati dalam forum Rakorbangwil menjadi arahan program dalam pembahasan Konsultasi Regional (Konreg) tahun 2021 yang melibatkan bappeda provinsi dan seluruh balai di Kementerian PUPR. Beberapa kawasan strategis yang sedang disusun dokumen perencanaan dan pemrograman oleh BPIW pada TA 2021 antara lain Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang, Kawasan Kemingking, Metropolitan Jabodetabekpunjur, Metropolitan Banjarbakula, Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Wakatobi, PKSN Atambua, Terusan/ Kanal Halmahera, dan PKN Jayapura. Tahun 2021 menurut Rachman, BPIW memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 163,02 miliar setelah mengalami tiga kali refocusing untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid 19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan untuk pemulihan ekonomi nasional. “BPIW juga telah melakukan percepatan penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk kegiatan Indonesia Tourism Development Project (ITDP),” tuturnya. Terkait realisasi anggaran BPIW menurut Rachman pada 27 Agustus 2021 mencapai 43,51% atau sebesar Rp 70,93 miliar untuk berbagai kegiatan. Menurut Rachman ada empat upaya percepatan realisasi anggaran yang dilakukan BPIW. Pertama, penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan petunjuk operasional kegiatan (POK).  Upaya percepatan kedua yakni perubahan kegiatan dari semula pertemuan tatap muka menjadi daring maupun hybrid dengan melibatkan K/L dengan ferkuensi pelaksanaan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara selektif. Upaya ketiga yang dilakukan BPIW yakni pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas atau survey ke daerah dengan level PPKM 2/3 ecara selektif dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  Sedangkan upaya yang keempat yakni percepatan pelaksanaan dan penyerapan PHLN ITDP dan NUDP melalui koordinasi bersama stakeholder terkait. Tahun Anggaran 2022, BPIW mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 212,83 miliar. Menurut Rachman tahun depan BPIW akan menyusun dokumen perencanaan dan pemrograman kawasan strategis antara lain Kawasan Perkotaan dan Kawasan Ekonomi Sumatera, Koridor Pemerataan dan Koridor Pusat Pertumbuhan Baru Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Batam - Bintan - Karimun, Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Bagian Timur Kalimantan, Koridor Ekonomi dan Perkotaan Kalimantan Bagian Barat di Pulau Sumatera dan Kalimantan Untuk Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara antara lain  Selatan Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DIY, Koridor Tengah Pulau Jawa di Lingkar Merapi Merbabu - Lingkar Wilis - Lingkar Ijen, Koridor Pusat Pertumbuhan Baru Bali Utara - Bali Barat - Bali Tengah - Bali Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua yaitu Koridor Utara-Tengah Sulawesi, Koridor Selatan-Tenggara Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara Papua, Koridor Utara-Tengah Papua Barat, Pegunungan Tengah Papua. Menurutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPIW akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kajian terkait pembangunan infrastruktur yang berbasis pengembangan wilayah sebagaimana arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam rapat yang juga dilaksanakan secara daring ini terdapat beberapa kesimpulan, salah satunya adalah Komisi V DPR RI meminta BPIW agar melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan saran dan usulan Komisi V. Selain oleh Kepala BPIW, pemaparan juga dilakukan Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sugiyartanto.  Pejabat BPIW yang hadir pada rapat itu antara lain Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. (Hen/infobpiw)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI mengenai pembahasan rencana kerja dan anggaran masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Komisi V, Selasa, 8 September 2020. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae tersebut, dari Kementeriaan PUPR dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, Inspektur Jenderal PUPR Widiarto dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugiyartanto.  Dalam kesempatan itu, banyak anggota dewan yang memberikan masukan kepada empat unit organisasi (unor) itu  terutama untuk BPIW. Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera asal Provinsi Riau Syahrul Aidi Maazat , misalnya, memberi masukan agar BPIW mendorong pengembangan kawasan-kawasan prioritas di Riau seperti Kawasan Industri (KI) Dumai dan kota-kota pendukung seperti Pekanbaru dan sekitarnya. Selain itu, anggota Komisi V asal Sumatera Utara dari Fraksi PDI P, Bob Andika Mamana Sitepu meminta BPIW lebih memaksimalkan dukungan infrastrastruktur untuk pariwisata di Sumatera Utara, selain di Danau Toba seperti wisata Air Terjun Sipiso – Piso di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dan daerah lainnya.  Terkait pengembangan infrastruktur mendukung kawasan pariwisata, anggota Komisi V asal Sulawesi Utara Herson Mayulu meminta BPIW memperluas programnya tidak hanya di Likupang tapi daerah lain seperti Kabupaten Boloan Mongondow  bagian selatan dan utara. “Perlu perencanaan yang matang agar tidak ada ketimpangan lagi antar wilayah,” ucapnya. Menanggapi hal itu Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan setiap usulan Komisi V akan diakomodir dan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. “Tentunya kita tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita. Kita akan cek kondisi di lapangan seperti kondisi lahan dan kita rancang program yang akan kita laksanakan,” tegasnya.  Lebih lanjut Hadi menjelaskan BPIW memperhatikan semua wilayah dan bukan memperhatikan wilayah tertentu saja. Bila ada daerah yang belum masuk pada perencanaan dan program 2021, maka hal itu dikarenakan sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh KI Dumai yang sudah ditangani di tahun ini.  Selain itu disebabkan masalah keterbatasan anggaran. Namun menurutnya  program yang belum tertangani dapat dimasukkan ke program tahun-tahun berikutnya hingga 2024 mendatang. “Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) saja ada 12 yang harus  kita tangani Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ada belasan yang juga harus kita tangani. Jadi kita lakukan bertahap,” ungkapnya.  Pada Tahun Anggaran 2021, BPIW mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 206,17 miliar. Anggaran ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai Rp 199 miliar. Sedangkan Sekretariat Jenderal alokasi anggarannya sebesar Rp 748,2 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 101,7 miliar dan BPSDM sebesar Rp 563,7 miliar. (Hen/infobpiw)